GEMA Perhutanan Sosial

GEMA PERHUTANAN SOSIAL

Yayasan Gema Perhutanan Sosial Indonesia, SK Kemenkumham nomor AHU-0011106.AH.01.04 tahun 2019, adalah anggota tim percepatan penyelesaian konflikagraria dan penguatan kebijakan reforma agraria berdasarkan keputusan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia nomor 1B/T tahun 2021 tentang pembentukan tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agrarian tahun 2021. Gema Perhutanan Sosial Indonesia bermitra dengan Kantor Staf Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian/Lembaga lainnya.
Gema Perhutanan Sosial Indonesia bermitra dengan perguruan tinggi di antaranyapusat kajian hutan rakyat Universitas Gajah Mada, Universitas PembangunanNasional (UPN) Surabaya, Unika SOEGIJAPRANATA Semarang, dan lain-lain.

Gema Perhutanan Sosial Indonesia beranggotakan +60.000 KK petani hutan pada +100 kelompok tani pemohon perhutanan sosial, +104 kelompok tani pemegang sk perhutanan sosial, seluas + 2.000 hektar, pendamping kelompok perhutanan sosial, penggiat dan akademisi perhutanan sosial, pada 27 kabupaten/kota. Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga mengadvokasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada +54 desa atau lebih dari 20.000 KK.

Contact person : Siti Fikriyah Khuriyati, SH, MSi

Galery

Project Details

Current Status

Active

Starting Date

01 December 2021

Project Organizer

B. Linggar Yekti Nugraheni, Siti Fikriyah

Information System Development

Sistem TATA KELOLA GEMA PS

Sistem informasi tata kelola dan e-supply chain Perhutanan Sosial berfungsi untuk menyediakan informasi yang memungkinkan pengelolaan hutan sosial terorganisasi dengan baik, sehingga sungguh-sungguh berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pengelola perhutanan sosial. Saat ini GEMA mempunyai 60.000 anggota para petani pengelola perhutanan sosial, yang tergabung dalam 104 kelompok petani pemegang SK Perhutanan sosial dan 100 kelompok petani yang statusnya masih memohon/menunggu SK. Dengan jangkauan 32.000 hektar hutan di Indonesia, tersebar di 27 kabupaten/kota di Indonesia.